Peraturan Daerah NTT No.18 Tahun 2008

Paper Kebijakan Perundang-Undangan Kehutanan                                       Medan,      Desember 2019

PERATURAN DAERAH (PERDA) NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN HAK  DAN LAHAN MASYARAKAT

Dosen Penanggungjawab:

Dr. Agus Purwoko, S.Hut., M.Si

Disusun Oleh  :

Febrin Cornelius Damanik

181201121

Hut 3C

                                                                                         

PROGRAM STUDI KEHUTANAN

FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan paper ini dengan baik dan tepat waktu. Paper Kebijakan Perundang-Undangan Kehutanan yang berjudul “Peraturan Daerah (PERDA) Nusa Tenggara Timur No.18 Tahun 2018 Tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat” ini ditulis untuk melengkapi Paper Kebijakan Perundang-Undangan Kehutanan.

 Penulis megucapkan  terimakasih kepada semua pihak, terutama kepada dosen penanggungjawab Dr. Agus Purwoko, S.Hut., M.Si. sebagai pembimbing sekaligus informan yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan.

Penulis menyadari bahwa Paper Kebijakan Perundang-Undangan Kehutanan ini masih banyak kesalahan dalam  penulisan maupun  percobaan. Oleh karena itu, penulis akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaikinya.

Penulis juga sangat mengharapkan  kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga Paper Kebijakan Perundang-Undangan Kehutanan ini bisa memberikan manfaat bagi pembacanya.

     Medan, Desember 2019

                                                                                                                         Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

    Peraturan  Desa adalah  peraturan  perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.  Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial  budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan  umum dan/atau  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

        Secara umum tujuan pembentukan perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara hukum . Berbeda dengan pemikiran sosiologis tersebut diatas, hukum tertulis.

      Membicarakan tentang peraturan perundang-undangan adalah persoalan hukum tertulis. Para pemikir sosiolgis tentang hukum menganggap bahwa hukum tertulis itu banyak mengandung kelemahan-kelemahan terutama dalam hal mengikuti perkembangan zaman. Selain itu hukum tertulis hanya mengejar kepastian dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat yang tumbuh seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Berbeda dengan pemikiran sosiologis tersebut diatas, hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) mempunyai kelebihan dengan hukum yang tidak tertulis, karena selain perubahan/prilaku yang diharapkan dapat direncanakan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. juga perubahan/prilaku yang diharapkan dimaksud dapat di lakukan dalam waktu yang cepat.

  

Rumusan Masalah

1.        Apakah deskripsi dari peraturan daerah ?

2.       Apa saja ketentuan perizinan berdasarkan peraturan daerah Nusa Tenggara Timur No. 18 Tahun 2018 ?

3.    Bagaimanakah peraturan daerah Nusa Tenggara Timur No. 18 Tahun 2018 ?

4.    Bagaimana sanksi bagi pelanggar peraturan tersebut?

5.    Bagaimana peran masyarakat dalam menanggapi peraturan tersebut ?

Tujuan

1.   Untuk mengetahui deskripsi dari peraturan daerah

2.   Untuk mengetahui ketentuan perizinan berdasarkan Nusa Tenggara Timur No. 18 Tahun 2018

3.   Untuk mengetahui peraturan daerah Nusa Tenggara Timur No. 18 Tahun 2018

4.   Untuk mengetahui sanksi bagi pelanggar peraturan tersebut

5.   Untuk mengetahui peran masyarakat dalam menanggapi peraturan tersebut

BAB II

ISI

2.1 Deskripsi Dari Peraturan Daerah

          Peraturan merupakan hukum (in abstracto) atau (generalnorms) yang sifatnya mengikat umum atau berlaku, sedangkan tugasnya mengatur hal-hal yang umum atau hal-hal yang masih abstrak, agar peraturan ini dapat dilaksanakan haruslah dikeluarkan ketetapan-ketetapan yang membawa peraturan ini ke dalam peristiwa konkrit, yang nyata tertentu. Peraturan daerah merupakan hasil kerja sama antar pihak Legislatif daerah (DPRD) dengan Eksekutif (Kepala Daerah) yang di dalamnya mengatur kepentingan umum yang ada di daerah bersangkutan. Keputusan Kepala Daerah adalah suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah (Bupati dan Walikota).

2.2  Ketentuan Perizinan Berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 18 Tahun 2018

           Ketentuan perizinan tercantum pada

Pasal 6 ayat (1) Dalam setiap kegiatan PHHK dan PHHBK pada hutan hak dan  lahan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memiliki izin pemanfaatan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7 ayat (1) IPHHK dan/atau IPHHBK diberikan untuk kegiatan penebangan, pengumpulan, pemungutan, penampungan dan pengangkutan. (2) IPHHK tidak diperlukan terhadap kegiatan-kegiatan :

a.             pemungutan, pengumpulan kayu bakar untuk keperluan sendiri setiap hari;

b.            penebangan kayu untuk kepentingan umum seperti :

- untuk jaringan listrik;

- untuk jaringan air bersih;

- untuk pelebaran jalan;

- untuk pemboran air bawah tanah;

- untuk penanggulangan bencana alam/keadaan darurat.

c.             penebangan kayu untuk pembangunan rumah tinggal paling banyak 5 (lima) meter kubik.

(3)IPHHBK tidak diperlukan terhadap pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan hak dan/atau lahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pasal 8 Setiap pemegang izin pemanfaatan dilarang melakukan kegiatan penebangan hasil hutan kayu :

a.             melebihi jumlah pohon yang disebutkan dalam permohonan;

b.            di bawah batas diameter yang diizinkan;

c.             di luar hutan hak dan/atau lahan masyarakat;

d.            berada pada radius atau jarak :

- 500 (lima ratus)  meter dari tepi waduk atau danau;

- 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;

- 100 (seratus) meter dari  kiri kanan tepi sungai;

- 50 (lima puluh) meter dari tepi anak sungai;

- 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

- 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Pasal 9 IPHHK dan/atau IPHHBK pada hutan hak dan lahan masyarakat dilarang untuk disubstitusikan (dipindahtangankan) kepada orang lain.

2.3 Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2016

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.  Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

4.  Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5.  Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7.   Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8.   Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9.  Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, yang dibuktikan dengan alas title atau hak atas tanah, yang lazim disebut hutan rakyat yang diatasnya didominasi oleh pepohonan dalam suatu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

10. Lahan masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat di luar kawasan hutan yang dimiliki/digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun.

11.  Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menerbitkan izin.

12. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang  diselenggarakan secara terpadu.

13. Surat Keterangan Kepala Desa adalah surat yang berisi penjelasan tentang pemohon dan/atau pemilik dan hasil hutan yang akan dimanfaatkan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

14. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang selanjutnya disingkat PHHK adalah kegiatan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan.

15.  Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, yang selanjutnya disingkat PHHBK adalah kegiatan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa bukan kayu  dengan tidak merusak lingkungan.

16. Pengumpulan Hasil Hutan Kayu dan/atau Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan mengumpulkan kayu-kayu atau bukan kayu hasil penebangan/pemungutan disekitar daerah kerja bersangkutan. 

17.  Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan  baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.

18. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan hak dan lahan masyarakat melalui kegiatan penebangan, pengumpulan, pemungutan, penampungan dan pengangkutan.

19.  Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu pada hutan hak dan lahan masyarakat melalui kegiatan penebangan, pengumpulan, pemungutan, penampungan dan pengangkutan.

20.  Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu, yang selanjutnya disingkat HHK dan hasil hutan bukan kayu, yang selanjutnya disingkat HHBK selain tumbuhan dan satwa liar.

21. Kayu rakyat adalah kayu yang berasal dari pohon yang ditanam dan tumbuh ditanah lahan/pekarangan yang dibebani hak atas tanah.

22. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak dan lahan masyarakat selanjutnya disebut kayu rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan  yang berasal dari pohon yang tumbuh karena budidaya atau secara alamiah di atas hutan hak dan/atau lahan masyarakat.

23. Hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan hak dan lahan masyarakat adalah hasil hutan bukan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh, baik karena budidaya maupun secara alamiah.

24.  Surat Keterangan Sah Hasil Hutan yang selanjutnya, disingkat SKSHH adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen dalam penatausahaan hasil hutan.

25.    Izin Penampungan adalah izin yang diberikan oleh  Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota kepada perorangan, koperasi, yayasan, atau badan hukum lainnya untuk menampung dan mendistribusikan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

26.     Penebangan hasil hutan kayu adalah proses menebang pohon menjadi sortimen-sortimen tertentu yang dilakukan dengan gergaji, kapak dan/ atau alat penebang pohon lainnya.

27.   Pengangkutan hasil hutan kayu dan/atau hasil hutan bukan kayu adalah usaha membawa dari tempat penebangan ke tempat pengumpulan atau konsumen.

2.3  Sanksi Bagi Pelanggar Peraturan Tersebut

Adapun sanksi yang diberikan

Sanksi Administratif

Pasal 18, Pejabat yang melanggar ketentuan diluar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20, Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000;- ( lima puluh juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

2.5 Peran Masyarakat Dalam Menanggapi Peraturan Tersebut

            Pasal 96 UU 12/2011 mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

(1)   Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

                              (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat dilakukan melalui:

a.   rapat dengar pendapat umum;

b.   kunjungan kerja;

      c.   sosialisasi; dan/atau

      d.   seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

(3)   Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

(4)   Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Tujuan pembentukan perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2.   Peraturan daerah (Perda) merupakan instrumen dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta fasilitas pendukungnya.

3.  Peraturan daerah yang merupakan produk perundang-undangan pemerintah daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan

4.   Pidana bagi pelanggar aturan di ancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.-(Lima Puluh Juta Rupiah).

5.  Idealnya bahwa untuk menghasilkan produk peraturan daerah yang baik dan dapat berlaku efektif, maka segenap komponen masyarakat harus dilibatkan,

DAFTAR PUSTAKA

Jalaludin. 2017. Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik. Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal. 2011. Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah. Pengayoman: Edisi kelima.

http://tanjungpinangpos.id/manfaat-perda-bagi-masyarakat/

https://pemerintah.net/peraturan-daerah/